Tjnews,Bungo-Program pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari usaha mensejahterakan masyarakat. Hanya saja, pemberian bansos yang bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar, serta meningkatkan taraf hidup penerimanya, disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran.
Pemerintah menyalurkan berbagai macam bansos ke berbagai elemen masyarakat. Bansos tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan oleh pemerintah desa.Namun, dalam prakteknya banyak sekali salah sasaran, karena misalnya ada warga yang cenderung mampu bisa mendapatkan bansos, namun yang tidak mampu justru tidak masuk data.
Oleh karena itu permasalahan serupa yang sering terjadi disetiap dusun perihal bansos tidak tepat sasaran kepala dinas Sosial P2KB,P3A Kabupaten Bungo Ardani.S.IP saat ditemui awak media bersama anggota DPRD Bungo pada selasa(18/02/25), angkat bicara terkait dengan bantuan-bantuan yang ada baik programa kesehatan gratis KIS,Bantuan Program PKH,dan bantuan bansos lainnya data penerima bantuan tersebut tergantung penginputan data melalui musyawarah dusun dimana yang mereka input melalui operator desa ataupun TKSK data itulah yang nanti dikirim kekabupaten dan akan diverifikasi untuk dikirim kepada kementrian sosial.
“Kami Menghimbau kepada operator desa dan TKSK yang ada dilapangan untuk aktif mengupdate data yang telah dimusyawarahkan ditingkat dusun minimal sebulan sekali agar kiranya data yang diterima agar valid semisalnya ada data yang telah meninggal dunia agar diminta kepada masyarakatnya untuk mengupdate KK nya kedinas dukcapil,sehingga data DTKS pemerima bansos bisa segera diperbaiki dan selalu update sesuai fakta yang terjadi dilapangan.”tungkasnya
Lebih lanjut ia sampaikan bansos itu adalah program yang sangat mulia, program yang memang diperuntukan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Setiap tahunnya ada bantuan sosial seperti PKH termasuk kesehatan seperti KIS dari pemerintah bentuknya beragam. Menjadi penting untuk kita kawal, harus sampai ketangan penerimanya dan tepat sasaran .
“Akar dari permasalahan ini ialah ada pada data DTKS yang diinput oleh operator desa yang kurang valid dan tidak tepat sasaran dan pihak kami hanya menerima dari operator desa dan data diverifikasi diteruskan lagi ke kementrian sosial itulah nanti yang berhak menerima bansos,kami juga menghimbau kepada para datuk rio untuk lebih diperhatikan lagi dengan data yang diinput oleh operator desa agar bantuan yang disalurkan akan tepat kepada yang memang berhak menerimanya.”cetusnya lagi.(Tjnews)
