Tjnews,Jambi-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Dusun (PMD) Kabupaten Bungo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Penataan dusun,penetapan dan Penegasan Batas Dusun Bagi Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Aparatur Pemerintahan Dusun Kabupaten Bungo Selasa(08/11/22).
Kegiatan bimtek yang dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 08 S/d 11 itu berlangsung di ODua Weston hotel, Kota Jambi, yang Dibuka Oleh Asisten I Zulpadli didampingi langsung Oleh Kadis PMD Bungo Yos Army dengan Menghadirkan pemateri sekaligus narasumber dari Dinas P3AP2 Provinsi Jambi,Narasumber dari Pihak Kemendagri yaitu Dirjen.Bina Pemdes Bagian Penataan Desa,dan pihak kemendes yaitu Dirjen Bina Batas Desa.Adapun Peserta dari bimtek tersebut diikuti oleh keterwakilan 141 dusun dan 17 kecamatan yang ada di kabupaten Bungo.
Sementara itu pada kesempatan tersebut Kepala Dinas PMD Bungo Yos Army saat diwawancarai awak media mengatakan pembahasan bimtek Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan khususnya terkait penataan dusun dan penegasan batas dusun .
“ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang Batas Wilayah masing-masing Dusun, agar proses pembangunan tidak terhambat dan menghindari adanya potensi konflik antara warga dusun ,kita juga datangkan langsung narasumber dari pihak Kemendagri maupun pihak kemendes untuk pemateri dalam bimtek tersebut.
Lebih Lanjut ia mengatakan melalui Bimtek penegasan dan penetapan batas dusun dapat menjawab berbagai persoalan batas dusun Dirinya juga berharap, bimtek tersebut dapat memberikan rekomendasi berupa peta dusun yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan dusun sehingga masuk dalam peta kabupaten Bungo.
“Jika peta dusunnya jelas, tentu kita tidak ragu-ragu dalam merencanakan pembangunan dusun,Dan yang lebih penting lagi kegiatan pembangunan di dusun tidak menimbulkan persoalan hukum,” tutupnya.
Dikatakan Tresno Putra Utomo S.SP Selaku Kabid Pemerintahan Dusun Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah dusun harus menjadi prioritas pemerintah Daerah Karena, Jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di dusun nantinya akan berpotensi terjadinya konflik antar warga dusun terkait dengan output dari penataan desa akan ada 3 dusun nantinya yang akan dilakukan pemekaran tentunya sudah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku.
“kita semua tahu dikabupaten Bungo memang masih banyak batas-batas dusun yang belum jelas titik koordinatnya masih sering terjadi perselisihan di masyarakat antara masyarakat dengan pihak ketiga , antara masyarakat dengan perusahaan/PT antara perusahaan dengan pemerintah dusun atau pihak ketiga dengan kabupaten Lain yang disebabkan ketidakjelasan soal perbatasan dusun maka dengan adanya Bimtek ini supaya para peserta lebih memahami apa tugas fungsi mereka dan pentingnya adanya penataan dan penetapan batas dusun maupun wilayah”Cetusnya.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut kasi penataan wilayah dusun Tuti Suryani S.kom,Kasi Pem Kecamatan,serta Para Rio Se-Kabupaten Bungo dan tamu undangan lainnya yang mengikuti peserta Bimtek.(Rea)
